Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia tidak hanya melibatkan para kaum tua sebagai Founding Father, tetapi juga erat kaitannya dengan peran serta usaha – usaha Pemuda di seluruh wilayah Indonesia yang dirasa mempunyai sumbangsih yang sama dengan Founding Father Indonesia.
Seperti kutipan pidato Presiden Soekarno “Berikan Aku sepuluh Pemuda, maka akan kuguncang dunia”, maka tidak salah jika Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan kaum muda intelektual atau pemuda sebagai tonggak terdepan dalam menghadapi kemajuan jaman.
Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia tidak hanya melibatkan para kaum tua sebagai Founding Father, tetapi juga erat kaitannya dengan peran serta usaha – usaha Pemuda di seluruh wilayah Indonesia yang dirasa mempunyai sumbangsih yang sama dengan Founding Father Indonesia.
Seperti kutipan pidato Presiden Soekarno “Berikan Aku sepuluh Pemuda, maka akan kuguncang dunia”, maka tidak salah jika Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan kaum muda intelektual atau pemuda sebagai tonggak terdepan dalam menghadapi kemajuan jaman.
Menghadapi persaingan global antar bangsa dan negara, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Otonomi Daerah yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia mampu bersaing dan membuktikan kapasitas serta kualitas mereka dalam menyongsong perkembangan jaman yang semakin modern, dalam hal ini Pemerintah menitikberatkan pada peran pemuda di daerah. Lalu, bagaimanakah daerah menjawab tantangan dalam memaksimalkan peran pemuda dalam pembangunan di daerah ?
Tidak perlu diragukan lagi usaha dan peran Pemerintah serta Organisasi Kepemudaan yang berada di bawah naungan Pemerintah yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk dapat mencetak Pemuda yang dapat bersaing dan mampu membangun daerahnya sendiri tanpa harus mereka meninggalkan daerahnya untuk mencari penghidupan di daerah lain. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan legalitas untuk pengoptimalan peran serta pemberdayaan pemuda Indonesia dalam bentuk perundang-undangan No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mempunyai inti pelayanan kepemudaan yaitu :
1. Penyadaran
2. Pemberdayaan dan pengembangan
3. Kepemimpinan
4. Kewirausahaan
5. Kepeloporan Pemuda
Tujuan Undang-undang ini adalah pemberdayaan Pemuda Indonesia yang berada di seluruh wilayah di Indonesia.
Kabupaten Lebak merupakan daerah bagian selatan Provinsi Banten, selain mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA), Kabupaten Lebak mempunyai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Pemuda. Tetapi sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Lebak belum mampu memaksimalkan peran Pemuda seperti harapan pemerintah Pusat dalam Undang-undang No 40 Tahun 2009, sampai saat ini masih banyak Pemuda Lebak yang ragu untuk dapat berperan dalam hal penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda di daerahnya dan lebih memilih untuk meninggalkan kampung halamannya demi penghidupan di daerah lain.
Ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lebak serta KNPI Lebak yang menaungi Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lebak untuk lebih serius dalam melaksanakan Undang-undang No 40 tahun 2009.
Masih banyak Pemuda Lebak yang belum merasakan sasaran positif Pemerintah Kabupaten Lebak serta KNPI Lebak yang seharusnya dapat membentuk karakter yang positif bagi mereka, tetapi kurang menyebarnya sentuhan dan program positif Pemerintah Lebak justru membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Prilaku – prilaku menyimpang seperti perbuatan-perbuatan anarkis (tawuran), asusila, serta maraknya kegiatan – kegiatan yang mengarah pada perusakan karakter pemuda.
Penyuluhan dan sosialisasi adalah senjata ampuh yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak, KNPI Lebak, serta Oranisasi-Organisasi Kepemudaan Lebak saat ini dalam bentuk seminar atau Dialog Interaktif yang hanya melibatkan sebagian kecil Pemuda Lebak. Padahal, dalam realitanya lebih banyak pemuda Lebak yang tidak mengetahui penyuluhan dan sosialisai tersebut, bahkan mereka tidak merasakan bentuk nyata dari penyuluhan dan sosialisasi tersebut.
Menjadi sebuah ironi jika program dan strategi Pemerintah Daerah serta Organisasi-organisasi Kepemudaan Lebak dilakukan hanya karena sebuah kepentingan individu atau golongan belaka. Akan menjadi sesuatu hal yang sia – sia manakala Pemerintah Lebak mengejawantahkan program positifnya terhadap pemuda tanpa bertindak tegas dalam melarang kegiatan – kegiatan yang berdampak negatif pada mereka. Jika hal ini terus berlanjut tanpa ada tindakan seterusnya dari pemerintah Lebak, maka dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Lebak masih setengah hati dalam melaksanakan program – program positif pemerintah pusat terhadap pengembangan pemberdayaan pemuda.
Hingga saat ini peran KNPI Lebak dan organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Lebak yang seharusnya bekerjasama dalam melaksanakan program-program pro rakyat khususnya dalam pemaksimalan peran pemuda masih belum dikatakan berhasil. Organisasi-organisasi Kepemudaan Lebak dan KNPI Lebak khusunya, masih belum dapat menjadi lapangan wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam menciptakan karakter pemuda Lebak yang positif seperti harapan Bangsa dan Negara Indonesia.
Sudah sepatutnya menjadi kritik dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, KNPI Lebak, serta Organisasi-organisasi Kepemudaan Lebak untuk dapat lebih mampu benar-benar melaksanakan kewajiban kita sebagai warga Negara Indonesia untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa serta memberikan penyadaran, pengembangan kepemimpinan seperti harapan NKRI yang tertuang dalam Undang-undang No 40 tahun 2009. Dan menjadi kewajiban kita pula untuk mencetak generasi penerus bangsa yang akan menghadapi tantangan global serta modernisasi dan bukannya tergerus oleh globalisasi tersebut.
Penulis adalah: Rh. Permana
Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Kabupten Lebak
