Banten Hits – Pilkada serentak 2018 akan digelar 15 Februari 2017 di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Banten yang akan memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022.
Namun, pelaksanaan hajat lima tahunan di Banten kali ini dinilai kurang bergairah oleh pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Suwaib Aminudin, terutama jika dibandingkan dengan pilgub lima tahun sebelumnya.
Menurut Suwaib, ada tiga faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan Pilgub Banten 2017 kurang bergairah. Pertama, pilkada tidak memberikan wahana yang dianggap bisa memberikan pembaharuan di masyarakat.
“Kedua, dari segi struktural, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dianggap belum sampai ke lapisan masyarakat bawah,” kata Suwaib saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, Rabu (4/1/2016).
“Karena memang adanya pembatasan-pembatasan alat kampanye saat ini. Sehingga kelompok tertentu saja yang mengetahui tentang pilkada, masyarakat secara luas enggak begitu masuk kebawah,” sambungnya.
Penyebab ketiga, lanjutnya, berkaitan langsung dengan aspek calon. Sebab calon yang maju di pilkada sendiri dinilai masyarakat hanya itu-itu saja yang selalu muncul di permukaan.
“Dengan demikian, masyarakat sudah bisa memilih dari awal bahwa kelompok orang-orang yang muncul atau memanggil saat ini adalah orang-orang lama dan sudah diketahui kinerjanya,” jelasnya.
“Karena hanya calon itu yang muncul, dan dari segi aspek kampanye juga penyelenggara masih belum secara massif masuk ke bawah. Dengan demikian, jangan-jangan masih ada masyarakat yang tidak tahu bahwa tanggal 15 Februari adalah hari pemilihan, kalau memang tidak di progress dari pihak penyelenggara untuk melakukan sesuatu,” ucapnya.
Terkait hal itu, Suwaib menyarankan, kepada penyelenggara Pilgub Banten 2017, terutama KPU dan para PPK bisa memastikan surat undangan untuk memilih telah sampai ke tangan warga pemilih.
“Karena kalau misalnya itu tidak sampai dimasyarakat calon pemilih itu akan sulit untuk disuruh datang ke lokasi,” ujarnya.
Suwaib berharap, penyelenggara juga bisa memberikan kemudahan kepada para pemilih, khususnya bagi pemilih yang memiliki KTP elektronik tapi tidak memiliki surat undangan supaya mendapat kemudahan.
“Karena masyarakat yang sudah ingin memilih tapi tidak mendapatkan undangan maka akan mempengaruhi kehadiran di TPS. Ini supaya masyarakat bisa menjadikan pilkada sebagai sebuah proses demokrasi yang baik,” imbuhnya.
“Oleh karena itu, penyelenggara sampai ke tingkat PPK harus bekerjasama dengan RT. Sebab RT sebagai unsur pemerintah yang paling terendah dan harus bisa memastikan bahwa undangan bagi calon pemilih itu sudah sampai di tangannya,” tutupnya.(Rus)
