Banten Hits – Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang disampaikan Senin (01/06/2015) dalam rapat paripurna istimewa DPRD Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa penyimpangan yang mengindikasikan perilaku korupsi pengelola APBD Banten 2014.
Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Banten ditemukan sejumlah penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Belanja perawatan kendaraan bermotor senilai Rp 3,1 miliar tidak didukung bukti konkret, pemberian hibah senilai Rp 246,5 miliar tanpa verifikasi, penyaluran dana bantuan sosial senilai Rp 9,8 miliar tidak terencana dan tanpa dokumen.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, kembali mendapatkan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dua hal yang menjadi sorotan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten adalah terkait dengan belanja daerah, dan hibah bansos.
(BACA JUGA : Bansos Disorot, Pemprov Banten Dapat Disclaimer dari BPK)
Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan, terdapat enam pokok permasalahan yang mendasari pendapat tersebut. Namun yang paling serius soal belanja daerah senilai Rp 1,3 miliar yang tidak disertai bukti pendukung dan proses penyaluran dana hibah yang dilakukan tanpa verifikasi proposal pengajuan menjadi sorotan.
“Berdasarkan sejumlah pertimbangan yang mengacu pada kriteria-kriteria dan mekanisme yang telah diatur undang-Undang, BPK kembali Tidak Menyatakan Pendapat atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014,” ujar Moermahadi, Senin (1/5/2015).(Rus)
, yang disampaikan Senin (01/06/2015) dalam rapat paripurna istimewa DPRD Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa penyimpangan yang mengindikasikan perilaku korupsi pengelola APBD Banten 2014.){kind=link}