Metropolitan

Biro Kesra: Penyelewengan Hibah tak Pernah Terbukti

Written by Admine on .

Banten Hits.com- Tudingan penyelewengan dana hibah di Propinsi Banten sudah beredar sejak lama. Bahkan, pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan dana hibah ini dilakukan oleh kejaksaan negeri (kejari) di masing-masing daerah. Tak hanya pemeriksaan yang dilakukan kejari, pelaporan kasus dana hibah yang dilakukan sejumlah LSM ke KPK hingga kini tak pernah terbukti.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten Mashuri, Rabu (25/9/2013). Pernyataan itu disampaikan menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah ormas dan LSM.

"Kalau memang ada kejanggalan dan penyelewengan dalam penyaluran dana hibah kan ada aparat penegak hukum. Silahkan saja laporkan, dan buktikan kebenarannya,"ujar Mashuri.

Mashuri juga mengaku, isu penyelewengan dana hibah sudah beredar sejak lama, bahkan pemeriksaan dirinya di sejumlah kejaksaan negeri (Kejari) di wilayah hukum Banten sudah sering terjadi.

"Mas juga tahu kan, bagaimana Kejari menggeledah kantor Biro Kesra? Ya kita tunggu saja hasil penyidikan aparat penegak hukum. Jangan (ormas dan LSM,red) sekedar menuding. Saya tidak mau terjebak di opini," tandas Mashuri.

Mashuri juga mengaku pemeriksaan dirinya di sejumlah Kejari tak hanya dana hibah tahun 2013, melainkan tahun-tahun sebelumnya tahun 2012 dan 2011.

"Laporan sejumlah LSM bahkan ICW yang melaporkan dugaan penyelewengan dana hibah tahun 2011 ke KPK hingga kini juga tidak belum terbukti," tuturnya.

Sementara, para pengunjuk rasa mengatakan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ingin turut membenahi Banten, maka KPK harus segera turun ke Banten untuk menindaklanjuti kasus dana hibah di Banten. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum ormas Aliansi Pemuda dan Masyarakat Banten (APMB) Yaya Baehaki saat menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (25/9/2013).

“Atas kondisi ini kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Banten, untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos. Kejati Banten juga tidak boleh tinggal diam atas korupsi berjamaah dana hibah jika ingin membenahi Banten,” tegasnya.

Menurut Yaya, hingga saat ini KPK belum menunjukkan itikad serius dalam memberantas korupsi di Provinsi Banten. (Baca juga: KPK Belum Serius Berantas Korupsi di Banten)

"Kami sudah lama menunggu keseriusan KPK dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Dana hibah dan bantuan sosial Banten,” katanya.

Sebelumnya, ratusan massa dari aktivis organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Banten, Rabu (25/9/2013) menggelar aksi di depan pintu masuk kantor Gubernur Banten di kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten (KP3B). Mereka menuntut penegak hukum di Banten mengusut kasus dana hibah 2011, 2012, dan 2013 yang diduga sarat masalah.

Para pengunjuk rasa yang berasal dari gabungan ormas APMB dan LSM Revolusi Tunas Muda Banten (RTMB) ini, memulai aksi dengan berorasi sejak pukul 11.00 WIB.(Baca juga: Ormas dan LSM Desak Pengusutan Hibah)  

Selain orasi, puluhan massa aksi dengan cara teatrikal menggantung diri tali terlilit di leher di Gapura lingkungan Setda Banten dan dipasangi karton bertuliskan 'Gantung Mafia Hibah'. Aksi ironik ini terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) oleh Pemprov Banten sejak 2011, 2012, dan 2013 yang dianggap bermasalah.

Saat aksi unjuk rasa itu, mantan Direktur Penuntutan (KPK) RI Ferry Wibisono yang kini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, diminta segera menangkap mafia dana hibah di Propinsi Banten. Desakan disampaikan puluhan massa dari aktivis ormas dan LSM di Banten.(Baca juga: Mantan Dirtut KPK Jangan Melempem di Banten)

Para pengunjuk rasa menyampaikan desakan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, karena kasus dana hibah menurut mereka, diduga melibatkan petinggi-petinggi di Banten. Sementara sejauh ini, penanganan kasusnya hanya sebatas di permukaan saja.(Rus)

Share