Pandeglang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang memastikan, sertifikat yang dibagikan Presiden Jokowi ke warga saat kunjungannya Rabu (4/10/2017) lalu, sah dan legal karena sudah ditandatangani.
“Memang tidak ada tanda tangan Kepala BPN hanya tanda tangan ketua tim. Tapi, itu sah dan legal,” kata Kepala BPN Pandeglang, Rusli Yacob, Jumat (24/11/2017).
BACA JUGA: Sertifikat yang Dibagikan Jokowi di Pandeglang Ditarik Ulang
Rusli justru heran jika sertifikat yang sudah dibagikan ke warga Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi kemudian ditarik kembali oleh pihak desa setempat dengan alasan belum ditandatangani.
“Saya sudah sampaikan kepada masyarakat, kalau sertifikat sudah diterima jangan di kemana-manakan. Tapi kok ini malah ditarik lagi sama desa, ada apa desa ngumpulin lagi sertifikat yang sudah dibagikan. Saya sudah wanti-wanti loh,” beber Rusli.
BACA JUGA: Pengurusan Sertifikat Prona di Pandeglang Ditarif hingga RP 3 Juta
Ahmad Patori, salah seorang warga Kampung Numpi, Desa Bojongmanik mengaku, sudah hampir dua bulan, warga penerima sertfikat gratis dari Jokowi belum menerima kembali sertifikat yang ditarik kembali pihak desa.
“Janjinya, sertifikat itu akan selesai 1 minggu. Tapi, sampai sekarang belum ada juga,” keluhnya.
Padahal, warga sudah merogoh kocek ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk membayar pungutan yang dipatok pihak desa sebagai biaya proses pembuatan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau yang dulu dikenal dengan istilah Prona.
BACA JUGA: Warga Pandeglang Siap Laporkan Pungutan Sertifikat Prona ke Polisi
Sementara menurut BPN, meski ada sejumlah kebutuhan yang ditanggung warga, namun besarannya tidak mencapai jutaan rupiah.
“Enggak lebih dari Rp150 ribu, kenapa mencapai jutaan,” kata Rusli.(Nda)
