Cilegon – Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terus didorong untuk menekan angka kemiskinan dan gini ratio (tingkat ketimpangan) di daerah, salah satunya di Provinsi Banten.
Angka kemiskinan dan gini ratio mengacu pada survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, Bappenas, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Survei ini mendorong pemerintah untuk menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH pada tahun depan.
BACA JUGA: Penduduk Miskin di Banten Bertambah 17.300 Orang
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indah Parawansa mengatakan, pada tahun 2018, ada penambahan KPM. Dari 4 juta KPM, akan ada penambahan 6 juta KPM baru.
“Dari jumlah itu, 82 ribu terdistribusi ke Banten,” kata Khofifah, ditemui usai mendampingi Presiden Joko Widodo memberikan KIP dan PKH di Asa Sport Center, Kota Cilegon, Kamis (5/10/2017).
Ia memaparkan, untuk semua proporsi distribusi jumlah KPM baru itu ditetapkan Kemensos berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) berbanding dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.
“Jadi angka kemiskinan dan gini ratio itu juga turut ditentukan oleh 17 kementerian dan lembaga yang memberikan kontribusi untuk menentukan apakah grafik kemiskinan itu terjadi pada angka kemiskinan atau gini ratio,” jelasnya.
BACA JUGA: Ini Penjelasan LIPI kenapa Kemiskinan di Daerah Sulit Diatasi
Berdasarkan hasil rekapitulasi bantuan sosial (bansos) di Kota Cilegon pada tahun 2017, penerima PKH sebanyak 3.486 keluarga dan Rp6.588.540 Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) 10.383 keluarga dan Rp13.705.560.000, serta Bantuan Sosial Disabilitas sebanyak 4 jiwa dan Rp12.000.000.
Selanjutnya, Bantuan Sosial Lanjut Usia kepada 90 keluarga dan Rp180.000.000, Bantuan Sosial KUBE-UEP kepada 40 keluarga dan Rp80.000.000 dan Bantuan Sosial e-warung kepada 4 kelompok dan Rp40.000.000.(Nda)
