Serang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memaparkan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, di Kantor Inspektorat Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (8/6/2017).
“Secara tertulis sudah kami sampaikan dua bulan lalu, tapi mereka (KPK-red) ingin menanyakan secara langsung apa saja upaya pemkot. Ingin me-review progresnya,” ujar Sekda Kota Tangerang, Dadi Budaeri dalam siaran pers yang diterima Banten Hits.
Dadi memaparkan, rencana aksi yang sudah dilakukan, terkait dengan pengutan inspektorat dan sektor perzinan.
“Perkuatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk inspektoranya, lalu untuk perizinan adalah soal penerapan pelayanan perizinan online. Dari beberapa yang belum, sekarang ini sudah semua berbasis online, terang Dadi.
Dadi memastikan, Pemkot Tangerang mempunyai komitmen mendukung rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang digagas KPK.
“Kami sudah tetapkan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkot Tangerang tahun 2016 dan satuan tugas pelaksana rencana aksi yang dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Nomor : 800/Kep.506-Inspektorat/2016. Melalui e-Planning, e-Budgeting, pelayanan terpadu,” terangnya.
Diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, pelayanan prima dan dapat diterima seluruh masyarakat.
Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota yang telah ditandatangani pada 12 April 2016 di KP3B, Kota Serang. KPK melakukan pendampingan serta memberikan rekomendasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan SDM, penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan peningkatan pengawasan dan pengendalian.(Nda)
