Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita akan kembali melakukan mutasi dan rotasi. Kecewa dengan kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi alasan Irna.
BACA JUGA: Mau Mutasi Pejabat, Irna Diminta Tak Labrak Aturan
Rencananya, rotasi pejabat tersebut akan dilakukan Irna setelah hari raya Idul Fitri. Perombakan jajaran pejabat salah satunya terkait dengan lambannya SKPD dalam penyeparan anggaran.
Memasuki triwulan kedua, serapan anggaran Pandeglang masih diangka 43 persen. Begitu juga pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum menunjukkan penyerapan yang signifikan. Bahkan ada beberapa SKPD, yang belum sama sekali menyerap dana bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Jangan salahkan saya, sudah sering saya ingatkan setiap Senin,” kata Irna, Sabtu (6/5/2017).
BACA JUGA: Gemasaba Pandeglang Sebut Dimyati Intervensi Irna soal Mutasi Pegawai
Irna menilai, ada beberapa SKPD yang memang bisa mengikuti ritme kerja yang ditetapkannya. Namun, tak sedikit pula yang masih lamban karna keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Tentu saja kata Irna, hal ini bukan tidak diketahui oleh para pimpinan di masing-masing SKPD tersebut.
“Dalam perjanjian (pakta integritas), kepala SKPD harus siap melaksanakan tugas dan mengejar ketertinggalan. Ada yang siap dan ada pula yang belum mampu kerja ekstra,” beber istri dari Sekjen PPP Dimyati Natakusumah ini.
“Kami lihat tanggung jawab dan keseriusan mereka. Kami evaluasi nanti di bulan Juli atau Agustus, yang kerjanya bagus pasti diapresiasi,” tutupnya.
Bupati cantik ini memang terbilang gemar membongkar pasang jajaran pejabat di Pemkab Pandeglang. Namun, kritik dan sorotan dari sejumlah elemen kerap kali menghiasai mutasi yang dilakukan Irna.
BACA JUGA: Mahasiswa Desak DPRD Bentuk Pansus Sikapi Mutasi Pegawai Pandeglang
Enam bulan setelah dilantik sebagai bupati Pandeglang, Irna langsung merotasi 6 pejabat eselon II. Rotasi tersebut diakui Irna sangat penting untuk mengisi kekosongan jabatan.
BACA JUGA: Lebih Cepat dari Prediksi, Bupati Irna Merotasi Enam Pejabat Eselon II
Mutasi jilid I itu sempat mendapat sorotan. Kabar miring terkait mutasi yang dilakukan Irna pun sempat berhembus, bahwa mutasi dilakukan atas dasar balas budi politik saat pilkada.
“Yang ramai dibicarakan di warung kopi, siapa yang paling berjasa (mendukung) ketika event pilbup kemarin,” kata Dekan FISIP Unma Banten Said Ariyan, Minggu (25/9/2016).
BACA JUGA: Akademisi Ingatkan Irna: Jangan Ada Balas Budi Politik dalam Mutasi Pegawai!
Kritik datang dari Ketua Lembaga Analisis Kebijakan Publik (LAkiP) Pandeglang Zaenal Abidin. Pasalnya, salah satu pejabat yang dilantik yakni Ramadhani sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menjadi satu instansi dengan istrinya Dyah Rahmalia. Dyah menjabat sebagai Sekretaris BPMPD.
BACA JUGA: Suami Isteri di Pandeglang Satu Instansi Jabat Kadis dan Sekdis
Belum sebulan dari mutasi jilid I, Irna kembali merombak jajaran pejabat, pada Jumat (14/10/2016). Sebanyak 28 pejabat eselon II dan III dimutasi. Ketua Baperjakat Pandeglang Ferry Hasanudin membantah jika mutasi dilakukan mendadak.
BACA JUGA: Belum Sebulan, Irna Kembali Bongkar Pasang Pejabat
“Kajiannya sudah lama. Memang termasuk menyikapi rotasi pertama, yang salah satunya di dinas itu (BPMPD-red). Itu disikapi oleh pimpinan (bupati-red),” kata Ferry.
Lalu pada awal Januari 2017, Irna kembali melantik 227 pejabat eselon II dan III. Mutasi kali ini untuk mengisi SOTK baru.
BACA JUGA: Lantik Pejabat Eselon II dan III, Irna: Kami Butuh Teamwork yang Baik
Namun, terdapat dua jabatan kepala dinas yang dikosongkan Irna dengan alasan jabatan di dua SKPD tersebut tak bisa diisi oleh sembarang orang. Ia menginginkan, jabatan dua kepala dinas yakni dinas kesehatan dan dinas pertanian benar-benar dijabat oleh pejabat yang memiliki kapasitas dan kompeten.
Kosongnya dua jabatan kepala dinas ini pun tak lepas mendapat sorotan dari DPRD Pandeglang. Bahkan, DPRD menyebut kosongnya dua jabatan ini dianggap ketidakseriusan Irna memimpin Kabupaten Pandeglang. Termasuk pengangkatan seorang guru SMPN menjadi kepala bidang.
BACA JUGA: DPRD Pandeglang Soroti Kosongnya Dua Jabatan Kadis
Setelah itu, giliran 879 pejabat eselon IV yang dilantik Irna pada Senin (9/1/2017). Lagi-lagi mendapat sorotan publik, karena salah satu pejabat yang masuk dalam daftar pejabat yang dilantik adalah Tata Sopandi. Tata merupakan tersangka dalam kasus korupsi dana tunjangan daerah (tunda) yang kasusnya tengah diselidiki kejaksaan. Tata menempati posisi barunya sebagai Kasi Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip.
BACA JUGA: Tersangka Tunda Jabat Kasi Deposit Perpustakaan, Irna: Saya Kedepankan Etika
Irna tak mempersolkan status Tata sebagai tersangka. Belum ada putusan pengadilan menjadi dasar Tata dipertahankan dalam gerbong pemerintahannya.
Isu adanya jual beli jabatan dari mutasi besar-besaran untuk mengisi SOTK baru itu pun sempat mencuat. Kabar adanya jual beli jabatan itu pun bahkan sudah sampai ke telingan Waki Bupati Tanto Warsono Arban. Sementara, Ketua Baperjakat Ferry Hasanudin sempat meradang dengan mencuatnya isu jual beli jabatan pada mutasi besar-besaran tersebut.
BACA JUGA: BACA JUGA: Isu Jual Beli Jabatan Mencuat, Tanto: Saya Dengar, Harus Didalami Lagi
“Saya kesal dengar itu. Isu itu kan belum jelas, kita ini kan bukan penyidik. Kalau tahap awal saja ada korbannya, siapa orangnya dan siapa korbanya,” ketus Ferry, Selasa (10/1/2016).
Mutasi kembali dilakukan Pemkab Pandeglang terhadap 204 pejabat eselon III dan IV pada Rabu (8/2/2017). Berbeda dengan pelantikan sebelumnya yang dipimpin langsung Irna Narulita. Pelantikan di Oproom Gedung Setda Pandeglang dipimpin Pj Sekda Pandeglang Ferry.
Akankan mutasi yang dilakukan Irna nanti akan kembali menuai kritik?(Nda)
