Banten Hits – Proses perizinan satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak dipertanyakan. Pasalnya, perizinan tidak satu pintu melainkan beberapa pintu melalui beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ahmad (32), salah seorang pemohon izin usaha mengatakan, dirinya harus mondar-mandir ke beberapa SKPD, seperti dinas bina marga dan tata ruang, dinas lingkungan hidup dan dinas pariwisata.
Berdasarkan pengalaman Ahmda di kota dan kabupaten lain di Banten, semuanya sudah terintegrasi pada satu dinas atau Badan saja. Sehingga, pelayanan maksimal dan bisa dirasakan masyarakat pemohon.
“Sehingga, kami tidak lagi harus ke dinas-dinas yang lain, kecuali mungkin persyaratan ijin lingkungan mulai dari RT, kelurahan sampai kecamatan baru kita yang mengurus,” ungkap Ahmad kepada awak media, Rabu (11/1/2017).
Yang lebihb membingungkan, setelah Ahmad mendatangi beberapa instansi yang dituju di Lebak, mereka malah saling lempar. Begitu juga dengan dinas yang dituju selanjutnya jawaban mereka juga sama.
“Padahal saya berniat baik untuk pengurus perizinan usaha dengan menempuh prosedur yang ada, tapi semua pelayanan membingungkan,” sesal Ahmad.
Ahmad berharap, dengan diberlakukanya Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, pelayanan perizinan bisa benar-benar terintegrasi dengan satu pintu, sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Kasi Perijinan DPMPTSP Kabupaten Lebak Yani berdalih, proses perizinan belum benar-benar terintegrasi pada DPMPTSP dikarenakan kondisi kantor yang tidak memadai.
“Iya memang saat ini belum terintegrasi, dan itu dikarenakan tempat yang tidak memadai,” kilahnya.
Meski demikian, kata Yani, pihaknya sudah mengajukan pengadaan fasilitas supaya petugas di dinas-dinas terkait mempunyai meja tersendiri di DPMPTSP, seperti halnya di kota-kota besar seperti Jakarta.(EP)
 Kabupaten Lebak){kind=link}