Banten Hits – Penegakan hukum terhadap korupsi-korupsi besar di Banten pascapenangkapan Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dinilai sangat mengecewakan.
Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada sekitar 1.800 laporan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga dan orang dekat Atut dan Wawan.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksektuif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada, saat acara mimbar bebas antikorupsi di Pandeglang, Jumat (9/12/2016).
“Kekecewaan kami soal penegakan hukum di Banten selama ini, sejak Atut dan Wawan ditangkap oleh KPK tiga tahun lalu atas kasus penyuapan Akil Muktar soal pilkada Lebak,” kata Uday kepada awak media.
“KPK semuanya sudah membongkar semua persoalan di Banten, KPK sendiri mensinyalir ada 1.800 kasus yang datang ke KPK dan itu belum ditangani semuanya,” sambungnya.
Dari ribuan lap[oran itu, lanjut Uday, hanya beberapa kasus yang sudah ditangani, seperti kasus suap Pilkada Lebak yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muktar dan soal Korupsi Alkes di Tangerang Selatan.
“Sementara tindak pidana pencucian uang, gratifikasi terhadap sejumlah anggota DPRD banten yang disebut tim samurai, misalnya berupa pembagian mobil mewah, belum disentuh oleh KPK,” tambahnya.
Uday menjelaskan, kasus lainnya terkait Atut dan Wawan yang belum ditangani adalah kasus bantuan sosial (bansos) tahun 2011 yang nilainya fantastis mencapai Rp 340 miliar. Kasus itu hanya menyentuh Zaenal Mutaqin Cs. Padahal ada 221 lembaga penerima bansos yang masih tak tersenuth.
“Tapi sampai saat ini belum ada lembaga lain yang belum tersentuh, hanya Zaenal Mutaqin yang hanya sebagai birokrat, dan ini sungguh sungguh menyakitan,” terangnya.(Rus)
