Banten Hits – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menggelar Sidang Paripurna Laporan Badan Anggaran Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 di Gedung DPRD Pandeglang, Jumat (29/7/2016).
Dalam Sidang Paripurna itu, DPRD Kabupaten Pandeglang meminta kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk memberi sanksi kepada tiga SKPD yang kerap angkir saat pembahasan anggaran dengan DPRD.
BACA JUGA: Sidang Paripurna, DPRD Pandeglang Minta Bupati Beri Sanksi Tiga SKPD
Wakil rakyat juga meminta Pemkab Pandeglang untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengecualian atau temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Banten atas APBD Pandeglang tahun anggaran 2015.
Hal itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar), Hadi Mawardi dalam sidang Peripurna Laporan Badan Anggaran Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 di Gedung DPRD Pandeglang, Jumat (29/07/2016).
“Agar pemerintah daerah menindaklanjuti dan penyelesaian pengecualian atau temuan dari BPK RI, di antaranya masalah piutang pajak, masalah belum tertibnya persediaan di SKPD dan masalah penataan aset,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pandeglang Hadi Mawardi.
DPRD juga memberikan tiga cacatan lain, pertama, Pemkab Pandeglang diminta membuat perencanaan pembangunan lebih profesional, proporsional dan terukur serta diselaraskan dengan pelaksanaan atau diselaraskan program pembangunan di awal awal tahun anggaran. Kedua, realisasi anggaran masing masing SKPD lebih maksimal, sistematik dan tepat sasaran, sehingga sisa lebih anggaran (silfa) tidak terlalu besar.
“Ketiga, apabila melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD, maka perlu koordinasi dengan DPRD atau minimal menyampaikan perubahan kepada DPRD,” terangnya.
Terkait sejumlah catatan yang diberikan DPRD Kabupaten Pandeglang ini Bupati Pandeglang Irna Narulita menjawabnya diplomatis.
“Pasti kami ada kelemahan, misalnya saja SKPD. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan keuangan sehingga lebih transparan,” katanya.(Rus)
