Banten Hits – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pandeglang mencatat, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih rendah.
Dari tiga SKPD tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) merupakan Dinas yang memiliki capaian PAD paling rendah pada triwulan pertama tahun 2016.
Dinas ini baru mampu memberikan kontribusi Rp25 juta atau 15,15 persen dari target sebesar Rp165 juta. Rendahnya capaian DBMSDA lantaran belum dikerjakannya sejumlah proyek, mengingat Dinas ini mendapatkan retribusi dari penyewaan alat berat
“Bina Marga kan menyewakan mobil dan alat berat. Alat fisik belum berjalan, jadi belum bisa disewa,” kata Kepala Dispenda Pandeglang, Tati Suwagiharti, kepada Banten Hits, belum lama ini.
Selain DBMSDA, dua SKPD lainnya yang juga rendah capaian PADnya adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) yang baru mencapai Rp339 juta dari target Rp1,7 Miliar dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang baru mampu merealisasikan retribusi dari tempat pelelangan, penjualan produksi usaha daerah, dan izin perikanan Rp77 juta atau 11 persen dari target Rp700 juta.
“Umumnya masih terkendala dengan pengerjaan fisik yang belum berjalan, Misalnya, Dinas Kelautan karena terkendala cuaca menghadapi musim barat, jadi nelayan banyak yang tidak melaut,” jelas Tati.
Meski begitu, ia optimis jika diakhir tahun, seluruh SKPD mampu mencapai target PAD. Jika ditotal mencapai Rp160 Miliar.
Sementara, dari rekapitulasi PAD yang dilakukan Dispenda hingga bulan Mei, sejumlah SKPD seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), sudah mempu merealisasikan capaian PAD di atas 35 persen.
“Kita evaluasi rapat khusus untuk mengetahui berapa capaian SKPD hingga saat ini. Jadi, sebagai pelecut SKPD untuk meningkatkan kinerja, mengatur langkah-langkah positif bagaimana caranya menggali potensi yang sudah dijadikan target agar bisa dimasukkan ke kas daerah yang dialokasikan untuk pembangunan,” paparnya.(Nda)
