Banten Hits – Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk mengusut aktor lokal di sekitar Jakarta yang dipastikan terlibat dalam reklamasi Teluk Jakarta. Salah satu indikasi keterlibatan daerah, yakni terkait pasokan pasir untuk mereklamasi pulau milik PT Agung Podomoro Land yang diketahui berasal dari Kabupaten Serang.
“Kami mendapat laporan dari nelayan (Kecamatan) Lontar. Telah terjadi pengerukan pasir yang ditengarai akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Jakarta,” kata Farid Ridwanuddin, salah seorang deputi LSM Kiara dalam program talkshow Apa Kabar Indonesia Pagi, Minggu (3/4/2016).
Narasumber lainnya yang hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI periode 1999-2001 Sony Keraf, secara tegas menyebut reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan PT Agung Podomoro Land ilegal, menyusul belum keluarnya Amdal untuk proyek tersebut.
“Semestinya, jika gubernur Ahok punya kepedulian terhadap lingkungan, dia tidak akan memperpanjang izin reklamasi,” katanya.
Terkait aktivitas pengerukan pasir di laut utara Kabupaten Serang, nelayan di sekitar lokasi mengaku kesulitan mendapatkan penghasilan dari melaut. Pasalnya, ada penambangan pasir laut di wilayah mereka.
Dari keterangan yang disampaikan sejumlah nelayan di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, kapal yang melakukan penambangan merupakan kapal asing bernama Queen of Netherlands. Aktivitas kapal tersebut berada di lokasi mereka biasa memasang jaring ikan, sehingga nelayan harus mencari lokasi lain.
(Kapal Queen of Netherlands Sedot Pasir Laut, Nelayan Serang Kesulitan Cari Ikan)
Setelah melaporkan aktivitas penyedotan pasir oleh kapal yang diketahui milik PT Jet Star ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Selasa (7/3/2016), warga setempat yang notabene merupakan nelayan akan menggelar unjuk rasa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Niatan warga tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa yang mengaku, pihaknya tidak pernah dilibatkan terkait dengan aktivitas tersebut, termasuk surat tembusan yang tak pernah diterima.
“Saya mendukung keinginan masyarakat tentang penolakan tambang pasir PT Jet Star di Desa Lontar. Makanya, besok saya akan ikut warga aksi ke Pemprov Banten,” kata Kepala Desa Lontar, Aklani, usai bertemu puluhan warga yang datang ke kantornya untuk meminta kejelasan soal aktivitas tambang pasir yang menimbulkan keresahan para nelayan, Senin (6/3/2016).
(BACA: Penambangan Pasir oleh Queen of Netherlands Bisa Picu Perlawanan Nelayan Serang)
Pihak perusahaan, juga diketahui belum pernah menemui masyarakat untuk mensosialisasikan aktifitas kapal penambang tersebut.
“Kami belum pernah dilibatkan dalam berbagai hal terkait izin tambang pasir ini. Apalagi sosialisasi, belum pernah,” ungkap Rohman, seorang juru tulis Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa tersebut.
KPK menangkap tangan anggota DPRD DKI Jakarta Muhamad Sanusi bersama dua karyawan PT Agung Podomoro Land terkait suap. Tak lama berselang, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman meenyerahkan diri ke KPK. Mereka semua kini berstatus tersangka.(Rus)
