Pandeglang – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta agar pembangunan Bandara Banten Selatan (Bansel) di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang tetap dilakukan. Hal tersebut menyusul usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang meminta agar salah satu proyek nasional tersebut dikeluarkan lantaran terkendala persoalan lahan.
“Kemarin memang ada trouble soal bandara. Ada usulan dari Kemenhub agar pembangunan bandara dikeluarkan dari proyek strategis nasional,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Kurnia Satriawan, Kamis (2/3/2017).
Akan tetapi kata Kurnia, KLHP dalam pertemuan dengan Pemkab Pandeglang telah mengeluarkan rekomendasi agar pembangunan tersebut tetap berlanjut dengan menggunakan lahan milik Perhutani seluas 1.500 hektar.
“Alhamdulillah, Ibu Menteri merespon sekali dan mengeluarkan rekomendasi agar Bandara Bansel jangan dikeluarkan dari proyek strategis nasional. Karena, Perhutani sudah siap menyiapkan lahannya,” terang Kurnia.
Terkait dengan pembangunan bandara penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Strategis Nasional.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku terkejut, jika pembangunan bandara tersebut batal dibangun. Irna pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan sebagai pihak yang berwenang atas lahan yang menjadi incaran lokasi pembangunan bandara tersebut.
BACA JUGA : Bandara Panimbang Batal Dibangun, Begini Reaksi Irna
“Ibu juga kaget ketika mendengar kalau pembangunan bandara masuk list tidak jadi dilaksanakan. Tapi setelah saya koordinasikan dengan pemerintah pusat terutama dengan Menteri Kehutanan, Perhubungan dan Keuangan, ternyata itu masih dalam kajian. Untuk lahan, kami sudah menemukan lahan milik perhutani,” kata Irna, Selasa (28/2/2017).(Ep)
