id

Perda Fasilitas Publik Kota Tangerang Ditetapkan

By  Jan 01, 2017 | 15:50
Foto: Humas Pemkot Tangerang

Kota Tangerang - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) ditetapkan DPRD Kota Tangerang menjadi Perda. Penetapan Perda Fasilitas Publik tersebut dilakukan saat sidang paripurna, Jumat (30/12).

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah berharap, Perda PSU menjadi jawaban terhadap kebutuhan fasilitas publik yang representative di Kota Tangerang, selain tentunya untuk memberikan guidance yang jelas bagi para pengembang perumahan terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada pemerintah daerah untuk kemudian dikelola bagi kepentingan masyarakat.

“Dibentuknya peraturan daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah untuk memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di Kota Tangerang," kata Arief.

Arief juga mengharapkan, agar ditetapkannya Raperda PSU bisa menjadi motivasi bagi Pemkot Tangerang untuk menyediakan fasilitas publik yang memadai bagi masyarakat Kota Tangerang, sehingga tujuan untuk menjadikan Kota Tangerang yang layak huni, layak investasi, layak dikunjungi dan e-City bisa terwujud sesuai dengan konsep Tangerang Live.

“Semakin memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemkot Tangerang, dan dapat menjamin ketersediaan prasarana utilitas umum dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” terang Arief.

Penyediaan fasilitas publik juga bisa mengacu pada tata ruang kota dan memperhatikan masalah kelestarian lingkungan.

“Perlu dilakukan pengaturan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan,” papar Arief.

Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kota Tangerang Apanudin, menyampaikan beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan Perda PSU, diantaranya merekomendasikan Dinas Perizinan tidak mengeluarkan IMB kepada pihak pengembang yang belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan PSU-nya.

“Untuk mendorong tertib administrasi dalam penyediaan dan penyerahan PSU kami merekomendasikan agar dinas perizinan tidak memberikan izin IMB kepada pihak pengembang yang belum menyerahkan PSU-nya sebagaimana diatur dalam perda ini,” tandas Apanudin.

Dalam rapat paripurna tersebut juga dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Tangerang, Henny Arman Matulessy dari PDI-P yang menggantikan Pabuadi.(Humas Pemkot Tangerang)